Obama ke Bali, Pangkalan Militer Berdiri

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendarat di Bali, untuk menghadiri KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur. Obama, yang datang tanpa didampingi istrinya, Michelle, menumpang pesawat kepresidenan Air Force One dari Australia, dan mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kamis petang (17/11), pukul 18.30 Wita.


Selain menghadiri KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur, Obama juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku tuan rumah, guna membicarakan kerja sama bisnis antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pertemuan bilateral Obama-Yudhoyono sebagai mitra ASEAN di kawasan Pasifik itu adalah untuk yang kedua kalinya sejak kunjungan Presiden ke-44 AS itu ke Indonesia pada November 2010. Saat itu, kedua negara membahas kerja sama menyeluruh antara Indonesia dan AS.

Kedatangan Obama untuk kedua kalinya ke Indonesia ini, mengundang berbagai reaksi, termasuk dikaitkannya dengan rencana diaktifkannya pangkalan militer di Australia pada 2012.
AS berencana menempatkan 2500 personel Marinir (USMC) di Robertson Barracks, pangkalan udara Australia yang berada di Darwin.

Seorang politisi PDIP memprediksi, AS bermaksud membendung Cina agar tidak menjadi negara memiliki hegemoni tunggal di wilayah ini, khususnya mengamankan kepentingan ekonomi dan kepentingan sekutu-sekutu tradisionalnya, seperti Jepang,  Korea Selatan, negara-negara Asia Tenggara, dan Australia.

Sebelum ke Bali, Presiden Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gilard, menurut laporan harian Sydney Morning Herald, bertemu di pangkalan udara Darwin, Australia.
Obama mengatakan kepada parlemen Australia, Kamis (17/11), bahwa AS dan Australia adalah satu kekuatan di Pasifik, dan akan selalu demikian.

Menurutnya, kawasan ini akan mempunyai peranan dalam penciptaan pekerjaan dan kesempatan bagi rakyat Amerika dan menekankan bahwa setiap pengurangan dalam anggaran pertahanan Amerika tidak akan dilakukan dengan merugikan bagian dunia itu.

Presiden Amerika itu berpidato di hadapan parlemen Australia pada hari kedua kunjungan di negara tersebut. Hari Rabu (16/11), Obama dan Gillard mengumumkan persetujuan untuk penempatan pasukan Amerika di wilayah Australia.

Cina segera bereaksi atas pengumuman di Canberra itu, dengan mengatakan bahwa penempatan pasukan Amerika di Australia sebagai tidak wajar, dan hendaknya dibicarakan dengan masyarakat internasional.

Dalam pidatonya, Obama menampik hal itu. Menurutnya, tidak ada yang tidak wajar dalam rencana itu. Obama mengatakan, kehadiran pasukan Amerika akan memberi kesempatan baru untuk melatih sekutu-sekutu dan mitra Amerika, serta menanggapi berbagai tantangan, termasuk krisis kemanusiaan dan pertolongan bencana.

Minyak Laut Timor
Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, DW Tadeus, menilai, AS memiliki kepentingan besar atas minyak di Laut Timor, sehingga memandang penting untuk membangun pangkalan militer di Darwin, Australia.
 
"Selain untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN, AS juga berkepentingan atas cadangan minyak di Laut Timor, untuk kebutuhan dunia di masa datang, setelah gagal menaklukkan negara-negara minyak di kawasan Timur Tengah," kata Tadeus kepada Antara.
Mayor Jenderal Angkatan Udara AS Michael Keltz, sebagaimana dikutip CNN (16/11), mengungkapkan, Presiden Obama tidak hanya menempatkan pasukan Marinirnya di Australia Utara, tetapi juga telah menyiagakan armada pesawat tempur tercanggih, F-22 Raptor dan pesawat transport C-17, untuk mengantisipasi gangguan keamanan bagi kepentingan AS di Asia Pasifik.
Selama ini, pasukan Marinir AS ditempatkan di pangkalan AS di Pulau Okinawa, Jepang, dan Guam --sekitar 2.000 kilometer utara Papua Nugini.
Menyikapi hal ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN, sudah selayaknya bermain pintar, agar tidak terjebak dalam salah satu kepentingan, baik AS maupun Cina.
Lebih jauh lagi, Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, kepada RMOL, menyatakan tentang kemungkinan dimanfaatkannya fasilitas militer AS ini, dengan menjalin kerja sama latihan militer RI-AS di wilayah Indonesia.

"Sebaliknya manfaat ekonomi dan militer dari keberadaaan tersebut harus mulai dipikirkan," ujar anggota Komisi I DPR RI ini. [TMA, Ant]