06.58
Jendela perjuangan
Jakarta - Beberapa waktu lalu sejumlah anggota fraksi di DPR menyatakan tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR. Namun rapat pimpinan DPR kemarin memutuskan pembangunan gedung baru dilanjutkan karena dari 9 fraksi, hanya 2 saja yang menolak. Ketidakkonsistenan beberapa fraksi ini dinilai sebagai penipuan publik.
"Kecenderungan yang terjadi, sikap politik dari publik dan saat mengambil kebijakan ini tidak konsisten. Ada kepentingan citra yang mereka bawa. Mereka telah menipu publik dengan keputusan yang jelas-jelas ditolak masyarakat," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (8/4/2011).
Terkait dengan pernyataan PDIP yang mempertanyakan alasan partainya diklaim setuju pembangunan gedung baru DPR, maka PDIP bisa menyampaikan komplain politik. Komplain ini bisa disampaikan melalui pernyataannya di publik atau langsung kepada pimpinan DPR.
"Kalau ternyata ada suara tidak setuju pembangunan gedung baru tapi diklaim setuju, harus bersuara dong. Kalau tidak ya bagaimana rakyat bisa tahu. Dengan apa yang dilakukan oleh DPR, rakyat bisa tahu mana yang berjuang untuknya dan mana yang tidak," sambung pria yang juga Ketua Umum Pergerakan Indonesia ini.
Arie menyayangkan keputusan melanjutkan pembangunan gedung baru DPR. Padahal kemarin Presiden SBY sudah meminta agar jajarannya (di Demokrat) melakukan revisi terkait pembangunan gedung baru pemerintahan. Seandainya tidak memenuhi standar kepatutan mesti dibatalkan.
"Hampir Rp 800 juta untuk satu ruangan anggota DPR itu mahal tidak? Kan ini yang selama ini dipersoalkan. Seharusnya ini direspons dengan rasionalisasi budget," imbuhnya.
Terkait ada tidaknya mark-up dalam pembangunan gedung, tentu itu memerlukan kontrol. Namun sebelum rencana pembangunan gedung diimplementasikan, yang perlu dilakukan adalah rasionalisasi budget.
"Parlemen itu banyak disorot publik. Artinya tidak semata berfungsi sebagai simbol. Harus jadi teladan bagi rakyat dong. Keputusan lanjutnya gedung baru ini menunjukkan mayoritas anggota parlemen punya nada dasar dan kepentingan yang sama," ucap Arie.
Kamis kemarin, dalam jumpa pers usai rapat konsultasi, Wakil Ketua DPR Anis Matta menyatakan hanya Fraksi PAN dan Gerindra yang menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia menyatakan, 7 fraksi lainnya menyatakan setuju. Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mempertanyakan alasan partainya diklaim setuju pembangunan gedung baru DPR. Padahal, PDIP minta rencana itu ditunda. PDIP pun akan mengusulkan rapat konsultasi ulang. Sementara, Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan sikap DPR yang berbeda itu.
"Kalau Gerindra kita pahami, karena kemarin jelas-jelas menolak, tapi yang justru kita prihatin kemarin yang mewakili FPDIP jelas mengatakan di dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan BURT, dan pimpinan fraksi-fraksi, menyatakan PDIP tidak pernah menyatakan menolak. Itu statement. Statement dalam rapat konsultasi kemarin," kata Marzuki.
"Kecenderungan yang terjadi, sikap politik dari publik dan saat mengambil kebijakan ini tidak konsisten. Ada kepentingan citra yang mereka bawa. Mereka telah menipu publik dengan keputusan yang jelas-jelas ditolak masyarakat," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (8/4/2011).
Terkait dengan pernyataan PDIP yang mempertanyakan alasan partainya diklaim setuju pembangunan gedung baru DPR, maka PDIP bisa menyampaikan komplain politik. Komplain ini bisa disampaikan melalui pernyataannya di publik atau langsung kepada pimpinan DPR.
"Kalau ternyata ada suara tidak setuju pembangunan gedung baru tapi diklaim setuju, harus bersuara dong. Kalau tidak ya bagaimana rakyat bisa tahu. Dengan apa yang dilakukan oleh DPR, rakyat bisa tahu mana yang berjuang untuknya dan mana yang tidak," sambung pria yang juga Ketua Umum Pergerakan Indonesia ini.
Arie menyayangkan keputusan melanjutkan pembangunan gedung baru DPR. Padahal kemarin Presiden SBY sudah meminta agar jajarannya (di Demokrat) melakukan revisi terkait pembangunan gedung baru pemerintahan. Seandainya tidak memenuhi standar kepatutan mesti dibatalkan.
"Hampir Rp 800 juta untuk satu ruangan anggota DPR itu mahal tidak? Kan ini yang selama ini dipersoalkan. Seharusnya ini direspons dengan rasionalisasi budget," imbuhnya.
Terkait ada tidaknya mark-up dalam pembangunan gedung, tentu itu memerlukan kontrol. Namun sebelum rencana pembangunan gedung diimplementasikan, yang perlu dilakukan adalah rasionalisasi budget.
"Parlemen itu banyak disorot publik. Artinya tidak semata berfungsi sebagai simbol. Harus jadi teladan bagi rakyat dong. Keputusan lanjutnya gedung baru ini menunjukkan mayoritas anggota parlemen punya nada dasar dan kepentingan yang sama," ucap Arie.
Kamis kemarin, dalam jumpa pers usai rapat konsultasi, Wakil Ketua DPR Anis Matta menyatakan hanya Fraksi PAN dan Gerindra yang menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia menyatakan, 7 fraksi lainnya menyatakan setuju. Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mempertanyakan alasan partainya diklaim setuju pembangunan gedung baru DPR. Padahal, PDIP minta rencana itu ditunda. PDIP pun akan mengusulkan rapat konsultasi ulang. Sementara, Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan sikap DPR yang berbeda itu.
"Kalau Gerindra kita pahami, karena kemarin jelas-jelas menolak, tapi yang justru kita prihatin kemarin yang mewakili FPDIP jelas mengatakan di dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan BURT, dan pimpinan fraksi-fraksi, menyatakan PDIP tidak pernah menyatakan menolak. Itu statement. Statement dalam rapat konsultasi kemarin," kata Marzuki.
Sebenarnya DPR Wakil siapa???
1.DPR benar - benar nekat membangun gedung baru dengan Anggaran 1,38 trilyun. runga tiap anggota seluas 111m2, Rp.800juta, belum termasuk mobil,laptop,kolam renang dan spa (Detiknews.com, 5/4)
marxuki alie menyatakan" pembangunan sudah sesuai prosedur, rakyat tidak perlu diajak bisacara karena mereka tidak paham. ini cuma orang2 elite yg faham.(inilah.com,5/4)
3. biaya buat pin perorang Rp 5 juta.
4. biaya pindah tugas dari daerah jakarta Rp 26 miliyar atau 46,5 juta /keluarga (kompas.com, 09/09/09)
5. uang saku study banding ke luar negeri tiap anggota Dewa Rp20jt , total anggaran Rp.162,94 miliyar. (bisnis.com16/09/10)
6. anggaran pelesiran membengkak menjadi Rp.19,5 triliyun, (Republika, 17/1/1011)
itulah fakta yg ada, sialhakn di nilai sendiri, benarkah DPR adalah Dewan perwakilan Rakyat ?
rasululloh bersabda : "TIDAK ADA IMAN bagI ORANG YANG TIDAK AMANAH" (HR. ATH-THABARI)
6. anggaran pelesiran membengkak menjadi Rp.19,5 triliyun, (Republika, 17/1/1011)
7. sementara anggaran untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp. 210 miliar. untuk seluruh balita di indonesia yang berjumlah sekitar 4,1 juta balita, berarti untuk satu balita hanya Rp 50rb/tahun atau Rp.4rb/balita/bulan.
itulah fakta yg ada, sialhakn di nilai sendiri, benarkah DPR adalah Dewan perwakilan Rakyat ?
rasululloh bersabda : "TIDAK ADA IMAN bagI ORANG YANG TIDAK AMANAH" (HR. ATH-THABARI)
Posted in: Hot News
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan pesan-pesan Anda untuk Kami