03.26
Jendela perjuangan
Aksi anti-Islam tengah berlangsung di Tajikistan. Selama seminggu terakhir ini, Pemerintah Tajikistan menutup puluhan masjid di ibukota Dushanbe, yang hampir dari bangunan tersebut pada pertengahan abad lalu, seperti juga dilarang dalam pelajaran agama.
The Sunni News melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini telah terjadi penutupan beberapa masjid di berbagai daerah di ibukota Tajik, termasuk masjid komplek ‘Hayat Nu’ dan ‘Klinen’ dan ‘Akzal’ dan ‘Asbejk’ dan ‘Uhl’. Sementara bagi para imam masjid dan khatib yang tidak mematuhi seruan tersebut akan diancam dengan hukum berat dan akan dituntut ke pengadilan pemerintah.
Pejabat pemerintah Tajik mengklaim bahwa alasan penutupan masjid-masjid tersebut karena tidak terdaftar di lembaga pemerintah yang berwenang. Sementara para jama’ah berpendapat lain. Mereka mengaku telah melakukan berbagai upaya besar untuk mendaftarkan masjid di pemerintah. Namun kantor-kantor pemerintah tidak peduli dengan upaya mereka, bakan mereka selalu membuat-buat alasan yang tujuannya untuk menutup masjid.
Mullah Daulat Marzaiov, imam dan khatib masjid di Asbejk mengatakan, “Sejak empat puluh tahun yang lalu saya mengimami di masjid ini dan setiap harinya dihadiri sekitar 200 jamaah untuk melakukan salat berjamaah dan masjid ini dibangun melalui sumbangan masyarakat dan Kami telah melakukan upaya besar untuk mendaftarkan masjid di lembaga pemerintah beberapa kali, namun kami tidak berhasil,” ungkapnya.
Warga lain juga mengungkapkan hal yang sama. “Pihak berwenang sengaja tidak bersedia mendaftarkan masjid tanpa alasan apapun! Dan tidak pernah masjid ini satu haripun menjadi pusat kegiatan politik sebagimana masjid tidak pernah digunakan kecuali hanya untuk sholat maupun sholat jenazah,” tuturnya.
ternyata tidak hanya penutupan masjid-masjid, pemerintah setempat juga melarang para pemuda setempat mengaji. Hal itu terlihat dari pasukan keamanan di beberapa daerah yang melarang hal-hal pendidikan agama bagi kaum muda, dan tidak mengizinkan mereka untuk mendatangi para ulama dan syeikh untuk menimba ilmu syar’i.
Mereka juga memerintahkan para ulama, termasuk ‘Eshaan Khalil’ dan ‘Mullah Mohammadi’ termasuk ulama yang terkemuka di daerah Hishar di wilayah Khatlan untuk menghentikan pengajaran ilmu syar’i dan mereka tidak diizinkan kecuali setelah mendapat persetujuan resmi dari pemerintah. (republika.co.id, 14/1/2011)
Pejabat pemerintah Tajik mengklaim bahwa alasan penutupan masjid-masjid tersebut karena tidak terdaftar di lembaga pemerintah yang berwenang. Sementara para jama’ah berpendapat lain. Mereka mengaku telah melakukan berbagai upaya besar untuk mendaftarkan masjid di pemerintah. Namun kantor-kantor pemerintah tidak peduli dengan upaya mereka, bakan mereka selalu membuat-buat alasan yang tujuannya untuk menutup masjid.
Mullah Daulat Marzaiov, imam dan khatib masjid di Asbejk mengatakan, “Sejak empat puluh tahun yang lalu saya mengimami di masjid ini dan setiap harinya dihadiri sekitar 200 jamaah untuk melakukan salat berjamaah dan masjid ini dibangun melalui sumbangan masyarakat dan Kami telah melakukan upaya besar untuk mendaftarkan masjid di lembaga pemerintah beberapa kali, namun kami tidak berhasil,” ungkapnya.
Warga lain juga mengungkapkan hal yang sama. “Pihak berwenang sengaja tidak bersedia mendaftarkan masjid tanpa alasan apapun! Dan tidak pernah masjid ini satu haripun menjadi pusat kegiatan politik sebagimana masjid tidak pernah digunakan kecuali hanya untuk sholat maupun sholat jenazah,” tuturnya.
ternyata tidak hanya penutupan masjid-masjid, pemerintah setempat juga melarang para pemuda setempat mengaji. Hal itu terlihat dari pasukan keamanan di beberapa daerah yang melarang hal-hal pendidikan agama bagi kaum muda, dan tidak mengizinkan mereka untuk mendatangi para ulama dan syeikh untuk menimba ilmu syar’i.
Mereka juga memerintahkan para ulama, termasuk ‘Eshaan Khalil’ dan ‘Mullah Mohammadi’ termasuk ulama yang terkemuka di daerah Hishar di wilayah Khatlan untuk menghentikan pengajaran ilmu syar’i dan mereka tidak diizinkan kecuali setelah mendapat persetujuan resmi dari pemerintah. (republika.co.id, 14/1/2011)
Posted in: Hot News
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan pesan-pesan Anda untuk Kami